LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Tindakan H Ruslan M Daud yang terus merongrong dan merusak integritas Pemerintah Kabupaten Bireuen, dengan cara menebar fitnah dan berbagai isu-isu negatif, dinilai bentuk sikap licik politisi PKB ini yang diduga memendam dendam terhadap pribadi H Mukhlis ST selaku Bupati Bireuen.
Persaingan tidak sehat dan sikap konfrontasi yang dilakukan politisi Senayan ini, sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Parahnya, anggota Komisi V DPR RI itu juga sempat jadi saingan politik saat kontestasi pilkada 2024 lalu yang dimenangkan oleh H Mukhlis.
Berbagai manuver kembali dilakukan sosok yang akrab disapa HRD itu, usai menebarkan bermacam sorotan negatif terhadap proses penanganan bencana banjir di Bireuen, kini Ketua DPW PKB Aceh ini kembali melakukan manuver politik, dengan menyurati Prof Sufmi Dasco Ahmad selaku Ketua Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana (Galapana) DPR RI guna meminta evaluasi terhadap kinerja Bupati Bireuen, karena dianggap tak mengajukan Huntara.
Demikian disampaikan oleh Keuchik Pante Baro Kumbang Kecamatan Peusangan, Bireuen, Marwan kepada media ini, Senin 9 Februari 2025, ia menyatakan dalam suratnya, HRD yang pernah tersandung kasus ijazah palsu itu menuding Bupati Bireuen tidak serius menangani korban bencana, bahkan hal ini ditengarai bertujuan mengadu domba Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan masyarakat.
“Kami menilai surat HRD sarat muatan politis dan sangat jelas, berniat menjatuhkan harga diri dan integritas Bupati Bireuen. Saya juga menilai, banyak manuver HRD provokatif dan ada tersirat niat adu domba,” ungkap Marwan
Bahkan tukasnya, secara gamblang terlihat aksi demo yang menyasar DPRK Bireuen hari ini, juga dimobilisasi oleh kelompok HRD dan aksi itu pernah dilakukan oleh orang yang sama hingga berulang kali, pasca Pilkada lalu akibat tidak menerima kekalahan atas suara rakyat yang memberi mandat kepada H Mukhlis ST-Ir H Razuardi MT.
Keuchik Marwan mengatakan isi surat tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta dan kondisi nyata di lapangan. Pasalnya, selama ini pemerintah pusat, provinsi serta Pemerintah Kabupaten Bireuen, sudah sangat serius dan fokus melakukan berbagai upaya dalam penanganan bencana banjir, hingga pasca bencana.
“Kami sangat kecewa, bukannya membantu korban banjir malah mereka memanfaatkan situasi bencana, untuk menyebarkan provokasi baik melalui media sosial dan statemen yang sangat menyesatkan publik,” ujar Marwan.
Menurutnya, karena upaya penggiringan opini negatif tidak terlalu direspon oleh para korban, lantas HRD melayangkan surat ke Ketua Satgas Galapana DPR RI agar dapat mempengaruhi pejabat negara di Jakarta.
“Dalam pertemuan para Keuchik dan Wagub Aceh di Aula Kantor Camat Peusangan sudah terjawab, semua perwakilan Desa korban banjir yang hadir menolak Huntara terpusat yang ditawarkan oleh BNPB, jadi jangan digoreng-goreng lagi sehingga memicu konflik,” pungkasnya (M. Reza)
