LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Pertai Aceh (PA) selama ini dinilai mati suri dan membisu terkait isu yang berkembang di Aceh seperti isu Pilkada, Ekonomi dan isu lainnya.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik dan Politik Aceh Usman Lamreung kepada awak media pada Rabu 16 Juni 2021 dalam beberapa bulan terakhir Partai Aceh membisu bak mati suri
“Seharusnya Partai Aceh merespon berbagai isu politik, ekonomi, pendidikan, kemiskinan dan berbagai masalah ketimpangan lainnya, seperti carut marut berbagai kebijakan dibawah pemerintahan Gubernur Nova Iriansyah,” demikian disampaikan Usman Lamreung
Menurut Akademisi Universitas Abulyatama tersebut, sebagai Partai mayoritas kursi di DPRA semestinya menjadi garda terdepan, memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan Aceh seperti untuk menyuarakan aspirasi rakyat, kritis dan mampu membangun komunikasi politik yang baik dengan pemerintah Aceh.
“Namun ironisnya selama ini yang terjadi, jauh panggang dari api, sepertinya kader-kader terbaik Partai Aceh di DPRA, sepertinya mereka tidak memahami tugas dan fungsi yang melekat pada mereka. Lebih parah lagi dan sangat di sayangkan para anggota dewan kader Partai Aceh sepertinya sibuk mengurus dana aspirasi (Pokir), ketimbang kemaslahatan rakyat Aceh. Hal ini juga ditegaskan oleh Mualem saat menggelar rapat tertutup di kantor pusat Partai Aceh selasa kemarin,” imbuh Usman
Usman menilai Partai Aceh tak pernah belajar dari perolehan suara tiga periode pemilihan legislatif (Pileg), tingkat kepercayaan simpatisan dan pemilih untuk memilih Partai Aceh semakin turun, dapat dilihat perolehan kursi di DPRA, Pileg 2009 Partai Aceh 33 kursi, Pileg 2014 dapat 28 kursi dan Pileg tahun 2019 cuma 18 Kursi.
“Bisa saja terjadi pada pemilihan legislatif tahun 2024, Partai Aceh bakal tinggal nama dan tertulis dalam tinta sejarah, bila Partai Aceh tidak melakukan berbagai pembenahan, reformasi partai, dan yang penting adalah realisasikan janji-janji politik saat pemilu yang lalu. Harus ada pembuktian, bukan hanya pandai berjanji,” lanjutnya
Usman menyarankan Ketua Umum Partai Aceh Mualem agar bersikap tegas, keras pada kader PA di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, agar mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan pemilih/rakyat dan merealisasikan berbagai janji politik, agar simpatisan dan pemilih kembali pada Partai Aceh.
“Partai Aceh sebagai partai mayoritas di DPRA harus mampu memainkan peran dan fungsinya, harus mampu membangun komunikasi politik DPRA dan pemerintah Aceh dengan baik,” saran Usman
Ia meminta kader Partai Aceh di DPRA harus mampu mendorong pemerintah Aceh dalam penempatan anggaran benar-benar pada kepentingan rakyat, seperti realisasi pembangunan Rumah Dhuafa, memperjelas dana recofusing penanganan Covid-19, kemiskinan dan berbagai realisasi program lainnya untuk kesejahteraan rakyat Aceh.
“Ini adalah momentum dan peluang Partai Aceh untuk memperbaiki serta membuktikan pada rakyat Aceh, Aceh sekarang sudah terseok-seok seperti kehilangan arah, peluang ini harus digunakan dengan baik oleh Partai Aceh untuk mengkosolidasikan berbagai elemen merapatkan barisan untuk membangun Aceh lebih baik. Salah satunya adalah harmonisasi hubungan legislatif dan eksekutif, karena penentuan maju mundurnya Aceh sangat tergantung dua lembaga tersebut,” katanya lebih lanjut
Kata Usman Usman bila momentum ini tidak mampu dilakukan Partai Aceh, bukan tidak mungkin 2024 Partai Aceh tinggal 7 Kursi di DPRA.
Ia juga mengapresiasi Partai Aceh yang sudah bangkit dari koma yakni kembali hadir menyuarakan aspirasi rakyat melalui media.
“Kita mengapresiasi sikap Mualem beberapa hari yang lalu Ketua Umum PA Muzakir Manaf menetapkan Nurzahri yang merupakan mantan anggota DPR dan Aktivis tersebut sebagai juru bicara partai,” pungkas Usman Lamreung (Red)