GNPK RI Minta APH Usut Dugaan Korupsi di Dinas Pertanian Bireuen

AM Isda

LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Bireuen Abdul Manan Isda mengecam keras dugaan Mark Up anggaran sumur Bor untuk kelompok Tani yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Bireuen.

Hal itu disampaikan oleh Ketua GNPK RI Abdul Manan Isda kepada media ini pada Senin 9 September 2024, jika hal itu benar-benar dilakukan oleh pihak Dinas sangat kita sayangkan dan harus diusut hingga tuntas.

“Itu bantuan APBN untuk petani kecil untuk mengairi lahan pertanian, bantuan itu diperuntukkan untuk sejumlah kelompok Tani dengan sistem sewakelola, jika anggaran itu di korupsi ini sangat kita sayangkan,” tutur Pemerhati Bireuen yang akrab disapa AM Isda itu

Menurut pengakuan kelompok Tani yang dirilis madia Lintas Nasional, untuk Sumur Bor Kementerian Pertanian menggelontorkan anggaran 150 Juta untuk satu Kelompok Tani dengan sistem padat karya atau sewakelola.

“Dalam hal ini, Dinas Pertanian hanya bertugas mendampingi dan mengontrol, untuk pekerjaan dikerjakan sendiri oleh kelompok, namun yang terjadi rekening kelompok dipegang oleh pihak Dinas dan anggaran dikelola oleh Dinas sendiri,” imbuhnya

GNPK RI Wilayah Bireuen meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan Mark Up atau korupsi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan terhadap pembangunan sumur bor untuk kelompok Tani di Bireuen.

“Kami minta diusut tuntas, apalagi Kadis Pertanian mempunyai rekam jejak tidak baik, yakni pernah diperiksa Kejaksaan terkait dugaan Korupsi Bansos saat masih menjabat Kadis Sosial Bireuen,” pinta Manan Isda

Ia juga berharap kepada Pj. Bupati Bireuen Jalaluddin agar mengevaluasi Kadis Pertanian dan Perkebunan Bireuen, pasalnya ia pernah dicopot semasa Bupati dijabat Muzakkar A. Gani karena dugaan Korupsi Bansos Covid-19 untuk masyarakat.

“Saat kembali diangkat oleh Pj. Bupati Aulia Sofyan, Kadis Pertanian dan Perkebunan Mulyadi juga menuai polemik, karena memiliki rekam jejak yang tidak bagus kami berharap Pak Jalaluddin untuk melakukan evaluasi kembali,” ungkap AM Isda

Katanya, GNPK RI Wilayah Bireuen akan terus memantau kinerja SKPK dalam merealisasi APBK, APBA Otsus dan APBN agar terealisasi tepat sasaran.

“Kita akan terus memantau agar realisasi setiap anggaran untuk masyarakat terealisasi tepat sasaran,” pungkasnya (M. Reza)