LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Memasuki Triwulan Ketiga Tahun 2023 belum satupun tender proyek infrastruktur yang diproses oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Unit Layanan Pengadaan (ULP) milik Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Hal ini tentunya berdampak pada percepatan pelaksanaan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan, jembatan, insfrastruktur kesehatan, pendidikan dan pertanian serta pembangunan rumah layak huni.
Sumber di lingkungan DPRK Bireuen menyebutkan, proyek fisik maupun pengadaan barang dan jasa untuk Tahun 2023 anggarannya mencapai Ratusan miliar yang tersebar di sejumlah SKPK.
Hasil penelusuran lintasnasional.com pada Selasa 23 Mei 2023 di laman LPSE Kabupaten Bireuen belum ada satupun proyek Infrastruktur yang dilelang.
Hingga saat ini di situs LPSE hanya terlihat hasil lelang tahun lalu, sementara Proyek Tahun 2023 masih nihil
Akibat keterlambatan tender selain berpengaruh terhadap penyerapan APBK juga akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat.
Akibat belum dimulainya lelang proyek timbul berbagai spekulasi dari sejumlah rekanan dan masyarakat bahwa terlambatnya lelang proyek di Bireuen karena belum jelasnya pengaturan pemenang tender.
“Mungkin belum jelas pengaturan pemenang Proyek, makanya pihak SKPK dan ULP mengulur-ulur waktu, sudah bulan akhir bulan Mei belum dilelang, takutnya nanti tidak cukup waktu pengerjaannya,” kata salah satu rekanan yang tidak ingin disebutkan namanya
Kepala ULP Bireuen Fadhlullah. ST. MSM atau akrab disapa Fadhlon yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait lambatnya proses tender mengungkapkan proses tender dimulai tayang pada Selasa 23 Mei 2013
“Hari ini Selasa 23 Mei 2023 sudah mulai tayang tender, Dinas Kesehatan ada 20 paket, Dinas PPPR 5 paket,” ungkap Fadhlon
Selanjutnya ada 12 paket lagi dari dinas PUPR yang sudah dikirim ke UKPBJ sedang proses review oleh POKJA
“Ada 12 Paket dari Dinas PUPR dalam minggu ini akan mulai dimulai proses Tender,” pungkas Fadhlon (AN)
