LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), menggelar rapat bersama dan acara halal bihalal dengan para petinggi dan kader partai-partai yang tergabung dalam KAB.
Rapat tertutup tersebut berlangsung di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh pada Minggu 21 Juni 2020
Ketua DPP Partai SIRA Muhammad Nazar S. Ag kepada lintasnasional.com pada Senin 22 Juni 2020 mengatakan dalam acara halal bihalal seluruh pimpinan partai lokal dan nasional serta anggota DPR Aceh yang tergabung dalam KAB selain untuk memperkuat silaturrahmi juga membahas banyak hal terkait perkembangan pembangunan Aceh kedepan.
“Banyak hal yang kami diskusikan terkait pembangunan Aceh yang melambat karena beberapa faktor baik karena isu covid19 maupun politis, termasuk belum adanya Wakil Gubernur, hal itu juga sangat mempengaruhi terhambatnya pembangunan,” Kata Mantan Wakil Gubernur Aceh tersebut
Karena lanjut Nazar, dengan beban besar, Aceh memang tak mungkin dapat berjalan baik jika hanya pembangunannya diarahkan oleh seorang Plt Gubernur saja tanpa ada yang membantu.
“Dalam rapat tersebut kami juga membahas harus adanya, transparansi dalam setiap proses pembahasan anggaran antara Eksekutif dan Legislatif juga menjadi hal yang penting dan harus berjalan dengan baik, sehingga ketidaktepatan dan keliaran program pembangunan tidak terjadi, sebab dana APBA/APBK hingga APBN itu kan tak boleh misterius pemrograman dan pelaksanaannya,” jelas Nazar
Lebih lanjut Nazar menjelaskan, Aceh masih memiliki banyak persoalan akibat dampak konflik berkepanjangan yang belum sepenuhnya selesai. Sekaligus perlu diingat oleh siapapun pemangku kepentingan di Aceh baik di Provinsi maupun kabupaten/ kota bahkan hingga Gampong bahwa otonomi khsusus Aceh itu lahir tidak gratis.
“Otonomi khusus Aceh itu adalah hasil minimalis dari sebuah kompromi damai, artinya pengorbanan rakyat dan kaum perjuangan yang pernah terlibat dalam melawan pemerintah RI dengan menggerakkan tuntutan referendum dan kemerdekaan bagi Aceh itu jauh lebih besar, bahkan menyisakan banyak persoalan yang belum selesai seperti penegakan HAM dan mendalamnya kemiskinan,” lanjut penggerak Referendum Aceh tersebut
Karena itu pula mereka meminta Eksekutif maupun Legislatif harus benar-benar dapat bekerja sama sesuai tugas fungsi masing-masing dalam bertindak sebagai pengorganisir pembangunan, tidak boleh ada indikasi dan intrik yang mengkerdilkan atau memarginalkan peran DPRA.
“Jangan sampai lembaga resmi yang sudah diatur undang-undang diamputasi perannya sementara pemain politik ekonomi di luar sistim bermain mengatur begitu jauh,” pinta Nazar
Sebagai orang Aceh yang pernah menjadi Wagub di masa transisi, Muhammad Nazar mengatakan, awalnya begitu rumit dalam memimpin Aceh, namun selaku pimpinan partai lokal SIRA dan aktifis sipil, dirinya sangat bahagia jika dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun pusat, termasuk kepada DPRA/ DPRK untuk kebaikan Aceh.
“Maka ketika ada beda pandangan antar komponen pemerintahan di daerah, tidak boleh salah satu pihak mengkerdilkan peran dan tugas yang sudah ditetapkan dalam aturan maupun kelaziman etika politik yang harus selalu dikomunikasikan,” pungkas Muhammad Nazar.
Seperti diketahui, dalam halal bi halal KAB di Hermes Mall Banda Aceh, seluruh ketua partai dalam koalisi itu turut hadir, seperti Ketua Umum Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf, Ketua PKS DPW Aceh Ghufron Zainal Abidin.
Kemudian, Ketua DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) Samsul Bahri, Ketua PAN DPW Aceh T Hasbullah, Ketua Gerindra DPW Aceh TA Khalid, dan Ketua PKPI Aceh Hendro Yono juga turut hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari seluruh partai yang tergabung dalam KAB. (Red)
