LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Dinamika politik elit Aceh dalam dua minggu terakhir mengalami eskalasi tinggi dan panas, terlihat jelas para elit terbelah, pasalnya pro-kontra pelaksanaan Proyek Multiyear dan Hak Interpalasi DPRA.
Hal itu disampaikan oleh Akademisi Universitas Abulyatama Banda Aceh Usman Lamreung pada Rabu 23 September 2020, sehingga hal itu berimbas ke wilayah Dataran Tinggi Gayo yang mengeluarkan berbagai kecaman sehingga Isu pemekaran ALA kembali berdenyut bak aransemen sebuah konser yang membuat audien terpesona dan terhipnotis.
“Kisruh tersebut menunjukkan bahwa seakan para elit politik dan pemangku kepentingan lupa bahwa Aceh lagi tidak sedang baik-baik saja,” kata Usman
Menurut Pria asal Aceh Besar tersebut, dalam sebuah Negara Demokrasi tidak melarang berpendapat, kritik atau sampai meminta pemekaran wilayah, dan patut dihargai, karena itu bagian mengingatkan pemerintah bahwa dalam rencana pembangunan Aceh tidak melupakan wilayah pedalaman sebagai bagian dari pemerataan pembangunan.
“Namun perlu juga menjadi pertimbangan bagi para elit politik bahwa Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menganut azas demokrasi, pastinya dua lembaga politik di Aceh sedang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang dimandatkan konstitusi, DPRA menjalankan amanah rakyat dengan menjalankan pengawasan yang melekat pada lembaganya dan Pemerintah Aceh sebagai eksekutor pembangunan.
“Biarlah berjalan dengan demokratis, tinggal sekarang bagaimana komunikasi politik tingkat elit politik Aceh dalam bernegosiasi, kompromis, dan membuka ruang lobi-lobi baik dilakukan oleh elit politik di propinsi dan para elit daerah, agar semua kisruh ini ada win-win solusi,” lanjut Usman
Usman meminta agar para elit mengkesampinkan isu pemekaran, karena ada banyak pekerjaan rumah sampai saat ini belum ada solusi, para elit dan pemangku kekuasaan sibuk dengan isu politik dan Multiyear sehingga lupa dengan kasus Covid-19 terus bertambah yang seharusnya sudah ada solusi antisipasi seperti masalah pendidikan, agama, ekonomi yang semakin terpuruk karena trimbas Covid19.
“Jangan sampai pemerintah Kabupaten/Kota ikut-ikutan dalam tarik-menarik kepentingan elit politik propinsi yang sedang membangun argumentasinya untuk sebuah pembenaran, sudah seharusnya mampu memposisikan diri dengan objektif di atas semua kepentingan dan aspirasi,” kata Usman lebih lanjut.
Menurutnya sudah semestinya pemangku kekuasaan Pemda Aceh dan Kabupaten/Kota bersama-sama menyelesaikan PR yang begitu besar di depan mata, Covid-19 mematikan ekonomi, kemiskinan meningkat, PHK dinama-mana dan wabah terus bergerak sudah sampai ke gampong-gampong.
“Bila tidak ada solusi secara konfeherensif, pastinya kematian bakal terus meningkat. Inilah harus dibuktikan bahwa pemerintah Aceh benar-benar mencintai rakyat, menyelamatkan rakyat dari wabah pandemic yang membawa tatanan social ekonomi macet dan berhenti,” pungkas Usman Lamreueng (Red)
