LINTAS NASIONAL – ACEH TIMUR, Panglima KPA Sagoe Aramiah Junaidi yang akrab disapa Pang Ateng meminta Pemerintah Pusat untuk sama-sama menghormati MOU Helsinky dan UUPA menyangkut dengan pelaksanaan Pilkada Aceh.
“Lahirnya MoU dan UUPA, banyak sekali darah yang telah berceceran di dalam Konflik Aceh, sehingga kita Sepakat Damai dengan suatu perjanjian yang tertuang dalam MoU, jadi kami mohon kepada Pemerintah Pusat agar Konsisten dalam menjalankan Amanah MOU dan UUPA,” tegas Ateng yang merupakan Anggota DPRK Aceh Timur 2 periode pada Selasa 2 Maret 2021.
Terkait polemik Pilkada, Ateng secara pribadi sangat menyayangkan sikap para elit Aceh baik DPRA maupun Pemerintah Aceh yang tidak kompak memperjuangkan jadwal pelaksanaan Pilkada di Aceh.
“Baik DPRA, Gubernur Aceh serta pihak terkait lainnya seperti mati suri dalam memperjuangkan Pilkada Aceh karena hingga saat ini belum ada keputusan final apakah Pilkada Aceh Tahun 2022 atau pada 2024,” ujar Ateng
Pada prisipnya Ateng dan dan Anggota DPRK lainnya sangat mendukung komunikasi Politik Eksekutif Legislatif yang lebih efektif dan efesien dengan pemerintah pusat.
“Pada intinya mereka jangan diam dan berpangku tangan tentang jadwal Pilkada Aceh, kita sepakat Pilkada Aceh tahun 2022 harga mati.” tutur poltisi Partai Aceh kelahiran Birem Rayeuk ini.
