Iklan DPRK Aceh Utara untuk JMSI

Iklan Lintas Nasional

Polri Pastikan Tak Ada Tilang di Jalan Selama Operasi Lilin 2021

LINTAS NASIONAL – JAKARTA, Polri menggelar Operasi Lilin 2021 dalam rangka pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Selama operasi tersebut dipastikan tidak akan ada penindakan tilang di jalan.

Kepala Korsp Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi mengatakan tindakan tilang di jalan ditiadakan untuk memperlancar arus lalu lintas.

“Anggota Polri di lapangan saya pastikan tidak akan ada yang melakukan penilangan. Kami bantu proses kelancaran dengan catatan para pemakai jalan bisa kerjasama ketika pengaturan-pengaturan ini kita lakukan,” kata Firman di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 23 Desember 2021

Meski tak ada penindakan tilang di jalan, Firman menyebut penerapan tilang elektronik berbasis kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau e-TLE tetap berlaku. Untuk itu, dia meminta masyarakat taat terhadap aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama.

“Kalau bertindak melalui tilang yang kita kenakan di jalan sudah mulai bergeser ke penggunaan e-TLE. Jadi kalau kita nggak tilang ke jalan tagihan masuk ke rumah,” jelasnya.

Antisipasi Ancaman

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mengimbau personel gabungan Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat di masa Natal dan Tahun Baru. Beberapa ancaman tersebut di antaranya dari kelompok intoleran, radikalisme, hingga terorisme.

Imbauan ini disampaikan Kapolri kepada peserta apel gelar pasukan Operasi Lilin Jaya 2021.

Dalam apel tersebut, Kapolri menyebut gereja hingga pusat perbelanjaan atau mal menjadi fokus pengamanan Operasi Lilin 2021. Total, ada 54.959 objek gereja hingga mal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Fokus pengamanan adalah 54.959 objek di seluruh Indonesia, baik gereja, tempat wisata, pusat perbelanjaan, objek perayaan tahun baru, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api dan bandara,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, operasi ini melibatkan 177.212 personel gabungan. Mereka meliputi personil TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah.

“Kekuatan personel tersebut akan ditempatkan pada 19.464 pos pengamanan dan 1.082 pos pelayanan,” ujarnya. (Red)