LINTAS NASIONAL, JAKARTA – Sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang terdiri dari Market Forces, Enter Nusantara, JATAM, dan Trend Asia menggelar aksi teatrikal di depan sejumlah bank, pada Rabu 1 Oktober 2025 di Jakarta.
Teaterikal yang digelar bersama dua pendeta dari Obi itu bertujuan untuk menuntut penghentian pendaan oleh Bank terhadap operasi smelter nikel milik grup Harita di Pulau Obi, Maluku Utara.
Dalam aksi itu, para aktivis menampilkan instalasi kuda troya sebagai simbol bank yang menyembunyikan pendanaan batu bara di balik klaim mendukung transisi energi.
Meski Nikel kerap disebut sebagai komoditas penting untuk kendaraan listrik (EV) dan energi terbarukan, smelter milik Harita di Pulau Obi justru bergantung pada PLTU captive baru berskala besar yang pada akhirnya merusak komitmen iklim global.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, operasi Harita saat ini sudah menghasilkan sekitar 11 juta ton emisi CO₂ per tahun atau hampir 1 persen dari total emisi Indonesia pada 2023.
Bila rencana ekspansi terus berjalan, angka itu diperkirakan bisa melonjak dua kali lipat menjadi 22,45 juta ton pada 2028 dan berpotensi menghasilkan polusi berbahaya selama puluhan tahun ke depan.
Para ilmuwan, termasuk dari International Energy Agency (IEA) dan International Institute for Sustainable Development (IISD), telah menekankan bahwa pembangunan PLTU baru tidak sejalan dengan upaya pembatasan pemanasan global di bawah 1,5 derajat sesuai Perjanjian Paris.
Juru Kampanye Market Forces, Ginanjar Ariyasuta mengatakan, bank-bank besar Asia Tenggara seperti OCBC, UOB, DBS, Maybank, dan CIMB memiliki kebijakan agar tidak lagi membiayai proyek PLTU baru.
“Namun kenyataannya, mereka tetap mendanai smelter Harita yang bergantung pada PLTU captive berkapasitas 890 MW yang baru dibangun, dengan tambahan 1,2 GW yang masih dalam tahap konstruksi,” ujar Ginanjar.
Menurut Ginanjar, kondisi itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap komitmen keberlanjutan mereka sendiri.
Sementara itu, Koordinator Aksi Enter Nusantara, Ramadhan menyebutkan bahwa, ditengah bencana iklim yang semakin parah, maka sudah saatnya bank-bank di Indonesia berhenti berpura-pura bersih dan mencabut dukungan untuk batu bara serta mengalihkan pembiayaan ke energi bersih demi masa depan yang aman bagi rakyat.
“Baru-baru ini, Bank Mandiri telah mengucurkan Rp 3,1 triliun untuk proyek smelter Harita. Padahal sains sudah jelas bahwa untuk menjaga kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat dengan tidak membangun PLTU baru,” tambah Ramadhan.
Ramadhan juga mendesak agar bank domestik harus segera menghentikan pendanaan energi kotor dan beralih mendukung energi terbarukan.
Juru Kampanye JATAM, Alfarhat menyebutkan bahwa operasi tambang nikel Harita di Pulau Obi sudah menimbulkan kerusakan lingkungan serius dan juga dugaan atas pelanggaran HAM.
“Sumber air warga setempat dicemari oleh zat berbahaya Kromium-6 dalam kadar jauh di atas batas aman, serta kasus penggusuran paksa masyarakat adat di wilayah operasi Harita. Bank tidak boleh terus menjadi kaki tangan perusahaan yang merusak komunitas lokal dan lingkungan,” tegas Alfarhat.
Juru Kampanye Trend Asia, Novita Indri menuturkan bahwa, pendanaan batu bara dengan dalih nikel untuk baterai kendaraan listrik hanyalah bentuk transition-washing.
“Batu bara tetaplah bahan bakar fosil paling kotor, meskipun dibungkus dengan janji kendaraan listrik dan energi bersih. Bank yang mendanai Harita bukan mendukung transisi energi berkeadilan, tetapi justru memperparah kerusakan lingkungan dan menghambat usaha mencapai Perjanjian Paris,” jelas Novita.
Aksi ditutup dengan penyerahan laporan sekaligus surat terbuka oleh dua pendeta dari Pulau Obi. Mereka mendesak OCBC, UOB, DBS, Maybank, CIMB dan Bank Mandiri untuk tidak lagi memberikan dukungan pendanaan terhadap grup Harita demi keberlangsungan hidup warga pulau Obi dan generasi selanjutnya. [ ] (ril/red)
