LINTAS NASIONAL – JAKARTA, Yayasan Tifa menyoroti posisi utusan khusus presiden untuk perubahan iklim, Hashim Djojohadikusumo, pasca perusahaan energi fosil yang dikaitkan dengannya, berhasil memenangkan lelang penawaran langsung Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas (Migas) Natuna D-Alpha.
“Kemenangan lelang oleh perusahaan yang dikaitkan dengan Hashim menciptakan ironi besar, dimana seorang utusan khusus presiden untuk perubahan iklim justru dikaitkan dengan ekspansi bisnis migas yang emisinya memicu krisis iklim global,” kata Program Officer Natural Resources and Climate Justice, Yayasan Tifa, Firdaus Cahyadi, dalam keterangan tertulis yang dikutip Lintas Nasional, Kamis, 24 September 2026.
Kata Firdaus, Blok Migas Natuna D-Alpha memiliki kandungan karbon (CO2) sangat tinggi yang mencapai angka 72 persen, sehingga proyek tersebut berpotensi menjadi bom karbon yang membahayakan lingkungan hidup dan iklim.
“Posisi Indonesia dalam diplomasi iklim kian buruk dengan adanya potensi konflik kepentingan yang cenderung menguat di sektor energi dan iklim. Kredibilitas Indonesia di kancah internasional pun kian terancam,” ujar Firdaus.
Menurut Firdaus, diplomasi iklim Indonesia telah mencapai titik nadir. Firdaus menduga Indonesia seperti mempraktikan greenwashing diplomacy.
“Greenwashing diplomacy adalah sebuah strategi diplomasi dengan memanfaatkan isu kelestarian lingkungan atau iklim untuk membangun citra positif, sementara dalam praktiknya tetap menjalankan atau mendukung kebijakan yang merusak lingkungan dan iklim,” sebut Firdaus.
Firdaus Cahyadi menambahkan, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim COP30 di Belem, Brazil 2025, Indonesia telah menerima penghargaan memalukan ‘Fossil of the Day Award’ dari koalisi masyarakat sipil internasional, karena menempatkan pelobi industri bahan bakar fosil dalam delegasi resminya.
“Pemerintah harus menyelamatkan masa depan diplomasi iklim Indonesia, salah satu caranya dengan mengakhiri praktek greenwashing diplomacy,” jelas Firdaus Cahyadi.
Karena itu, sambung Firdaus Cahyadi, publik perlu mendesak Hashim Djojohadikusumo agar tidak lagi melibatkan dirinya dalam diplomasi iklim negara.
“Utusan khusus presiden untuk perubahan iklim harus diisi oleh orang-orang yang independen dari kepentingan industri fosil,” sebut Firduas Cahyadi.
Kata Firdaus Cahyadi, kompetensi semata tidak cukup, namun seorang utusan khusus presiden untuk perubahan iklim juga harus independen dari kepentingan industri ekstraktif. [] (red)
