LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Di tengah hiruk-pikuk persiapan Musyawarah Almuslim (Muslim) ke-X, suara salah satu pendirinya terdengar lantang namun penuh keharuan. Dr. Amiruddin Idris, tokoh yang ikut meletakkan batu bata awal berdirinya cikal bakal Universitas Al Muslim dan Universitas Islam Aceh (UIA) berbicara bukan sebagai penentang, melainkan seperti seorang ayah yang melihat rumah yang dibangunnya mulai kehilangan fondasinya.
Tahun 1985, Saat itu belum ada kampus megah, belum ada ribuan mahasiswa. Yang ada hanyalah semangat dan keyakinan. Bersama para ulama dan tokoh masyarakat Peusangan Raya, Dr. Amiruddin mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) embrio yang kelak tumbuh besar menjadi Universitas Almuslim dan UIA kebanggaan masyarakat Aceh.
“Setiap lima tahun sekali, para tokoh Peusangan, baik yang ada di daerah maupun di perantauan, berkumpul. Berdamai, bermusyawarah, memilih pengurus terbaik untuk mengemban amanah ini, Muslim pertama hingga kedelapan berjalan tenang. Semua sesuai aturan, semua lahir dari kesepakatan,” kenangnya saat ditemui media ini pada Minggu 1 November 2026
Bagi Dr. Amiruddin, Muslim bukan sekadar seremonial. Itu adalah napas kehidupan yayasan tempat suara masyarakat didengar, bukan sekadar dihadirkan.
Namun, cerita indah itu mulai berubah warna menjelang Muslim ke-IX pada November 2020. Proses itu, ungkap beliau, direbut oleh segelintir pihak yang berkepentingan. Tidak ada musyawarah. Penunjukan dilakukan secara sepihak, seolah-olah yayasan ini milik kelompok tertentu, bukan milik masyarakat luas.
“Kami pengurus lama disisihkan dan diusir, Muslim ke-IX yang seharusnya dilaksanakan tidak pernah terjadi. Mereka merebutnya tanpa musyawarah, tanpa pemilihan, hanya dengan membangun opini publik bahwa pengurus sebelumnya tidak becus,” ujar Dr. Amiruddin dengan nada yang terasa berat.
Tujuh tahun terakhir dimana menurut pengamatan Dr. Amiruddin Idris, roda pengelolaan tidak lagi berjalan di jalurnya. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) seakan menjadi dokumen mati, bukan pedoman hidup yang seharusnya dijaga bersama.
Hal yang paling terasa dan jadi sorotan publik, janji pengurus saat ini kepada masyarakat Peusangan Raya yang tak kunjung ditepati, penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan, perubahan akte notaris di Bogor serta pengelolaan aset yang dijadikan jaminan kredit Bank.
“Pada masa kepemimpinan sebelum tujuh tahun terakhir, selain Muslim setiap lima tahun, setiap tahun selalu disampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui pemilik suara sah, begitu juga terjadinya perubahan akte Notaris di Bogor, aset yayasan yang dijadikan kredit Bank serta banyak permasalahan lainnya yang menjadi perbincangan publik, “ungkap Dr. Amiruddin.
Kini, saat pintu Mubes ke-X mulai terbuka, Dr. Amiruddin tidak menuding siapa-siapa. Beliau hanya mengingatkan pada satu hal, kembali ke aturan.
“Sebelum adanya kepengurusan baru, harus dilakukan audit independen yang menyeluruh. Bukan sekadar membacakan laporan di hadapan pemilik suara, tetapi pemeriksaan yang transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sebagai salah satu pendiri Yayasan dan Universitas yang masih aktif menyuarakan kebenaran, Dr. Amiruddin berharap Muslim ke-X benar-benar menjadi titik balik. Biarkan proses berjalan secara demokratis, penuh musyawarah, dan sepenuhnya sesuai aturan. Karena apa yang dibangun dengan keikhlasan, harus dijaga dengan kejujuran bukan untuk hari ini saja, melainkan untuk masa depan generasi Peusangan Raya.
“Kembalikan martabat yayasan ini. Almuslim bukan milik pengurus, bukan milik kelompok. Ia adalah milik seluruh masyarakat Peusangan Raya, warisan berharga untuk anak cucu kita kelak,” imbuhnya
Kepada para pemilik suara sah yang memegang mandat dari empat Kecamatan di Peusangan Raya, Peusangan Induk, Peusangan Siblah Krueng, Peusangan Selatan, Jangka, Dr. Amiruddin menyampaikan pesan yang tulus namun tegas.
“Saya berbicara bukan sebagai pendiri semata, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang mencintai lembaga ini. Saya berpesan kepada para pemilik suara sah, jika kepengurusan ke depan nanti masih berjalan seperti tujuh tahun lalu tanpa musyawarah, tanpa pertanggungjawaban, tanpa transparansi, maka wajib hukumnya dievaluasi kembali secepatnya.
Jangan menutup mata. Jangan diam saja. Karena diam berarti kita mewariskan ketidakberesan kepada anak cucu kita. Jangan biarkan amanah besar ini tergelincir lebih jauh. Kuasanya ada di tangan kalian, bukan di tangan segelintir orang.” lanjut Dr. Amiruddin Idris yang terlibat membesarkan Yayasan Al Muslim selama 36 Tahun
Sejarah Yayasan Al Muslim
Yayasan Al Muslim lahir dari semangat perjuangan di masa sulit, tepatnya pada 24 November 1929 atau 21 Jumadil Akhir 1348 H, saat konflik antara pejuang Aceh dan kolonial Belanda masih berkecamuk.
Awalnya, lembaga ini bernama Jami’ah Almuslim dan digagas oleh tokoh-tokoh penting seperti Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucap, Tgk. Chiek Muhammad Djohan Alamsyah, Tgk. H. Ibrahim Meunasah Barat, Tgk. Abbas Bardan, Tgk. Abed Idham, Habib Muhammad, Tgk. Ridwan, dan lainnya
Perjalanan panjang Almuslim tentu tidak selalu mulus. Ada masa jaya, tapi juga fase penuh tantangan.
Namun, melalui Musyawarah Besar pada November 1979, dilakukan pembaruan kelembagaan yang kemudian diperkuat dengan legalitas hukum, hingga akhirnya resmi menjadi yayasan berbadan hukum pada tahun 2010.
Seiring waktu, Yayasan Almuslim terus berkembang dan berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Aceh.
Saat ini, Yayasan Al Muslim mengelola berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, hingga Pesantren.
Di tingkat pendidikan tinggi, Yayasan Almuslim menaungi Universitas Almuslim (Umuslim) dan Universitas Islam (UIA). (AN)
