LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Salah satu persoalan besar yang menyebabkan keuangan Banda Aceh defisit selama ini karena terlalu besarnya anggaran yang dikeluarkan para wakil rakyat di parlemen baik untuk fasilitas maupun alokasi pokok pikiran yang cenderung tak bermanfaat.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Solidaritas Pemuda Kota (SPK) Ahyadin Anshar pada Jum’at 15 Juli 2022, DPRK Banda Aceh berhasil memanfaatkan sifat pemurah mantan Walikota Aminullah, Dewan berhasil menyedot anggaran APBK dalam jumlah yang fantastis bahkan untuk hal-hal yang tak bermanfaat bagi masyarakat.
“Ironisnya lagi, mantan Walikota justeru harus mencari anggaran kesana kemari mulai ke pusat, provinsi hingga CSR agar program-program pembangunan, pemberdayaan ekonomi dan bantuan kerakyatan lainnya dapat tetap dilaksanakan, hal itu dilakukan untuk menutupi defisit,” imbuh Ahyaddin
SPK meminta Pj Walikota yang baru saja bertugas harus berani mengambil sikap tegas untuk menghentikan dan mencoret semua Pokir DPRK dan anggaran DPRK yang tak bermanfaat demi menyelamatkan keuangan daerah.
Ahyal juga memaparkan kegiatan yang dari Pokir DPRK yang tak bermanfaat diantaranya Festival Toet Apam (Pokir Ketua DPRK), Balap Trail (Wakil Ketua DPRK) hingga dinas luar yang mencapai puluhan miliar rupiah.
“Kita bisa lihat juga, ditengah pandemi ada kegiatan rehab rumah Ketua DPRK yang nilainya mencapai Rp 2,7 miliar dan pengadaan mobil Ketua DPRK yang nilainya mencapai Rp 881 juta, belum lagi kegiatan pasang-pasang foto dewan di baliho yang nilainya miliaran rupiah. Bukankah sangat memprihatinkan, wajarlah jika dikatakan defisit ini disebabkan oleh Pokir DPRK Banda Aceh,” bebernya.
DPRK Banda Aceh, kata Ahyadin, selama ini menunjukkan bahwa mereka sangat ingin hutang Banda Aceh dapat terselesaikan tentunya akan bersedia untuk menghentikan program pokir, hingga fasilitas berlebihan yang selama ini mereka nikmati.
“Sumber anggaran yang disedot untuk Pokir dan sejumlah fasilitas berlebihan DPRK itu kan dari APBK, jadi kalau semua itu dihentikan demi menyelamatkan keuangan daerah tentunya adalah cara paling efektif untuk membantu Pj Walikota untuk menstabilkan kondisi keuangan, itu jika DPRK memang komit dan ingin membantu menyelesaikan persoalan,” tegasnya.
SPK menilai, Pj Walikota harus melakukan tracking anggaran pokir yang bersumber jelas-jelas dari APBK itu, kemudian menghentikannya demi mengakomodir keinginan DPRK dalam menuntaskan persoalan keuangan daerah.
“Jangan sampai Pj Walikota dituntut maksimal melobi anggaran ke pusat hanya karena Pj Walikota adalah sosok yang ditunjuk dan pernah bekerja di pemerintah pusat, sementara APBK disedot DPRK dalam jumlah yang besar, ini sama dengan jugakan. Sebagai rakyat kita yakin para wakil rakyat siap berhenti berfoya-foya dengan APBK untuk menyelesaikan persoalan yang mereka buat di masa-masa sebelumnya,” ujarnya.
Menurutnya, ada tugas-tugas dari pemerintah pusat kepada Pj Walikota yang sifatnya urgen demi kemaslahatan ketimbang harus terus menimbang periuk DPRK.
“Bayangkan hampir 3 tahun dilanda Covid-19 sehingga membuat PAD Banda Aceh yang notabenenya daerah tanpa sumber pertanian, pertambangan dan sumber hasil bumi lainnya menipis, namun DPRK tetap terus menyedot milyaran rupiah APBK dimasa sulit itu. Jadi kali ini semua itu harus dengan berani dihentikan oleh Pj Walikota agar tahun depan stabilitas keuangan kembali terwujud,” katanya.
Pihaknya menghimbau para wakil rakyat untuk lebih realistis dan evaluasi diri. Utang kampanye bukan tanggung jawab negara, kalaupun masih ada yang tersangkut utang kampanye itu jadi penyelesaiannya urusan pribadi bukan tanggung jawab Pj Walikota.
“Jika anggaran Pokir DPRK tahun ini ditiadakan, dan anggaran fasilitas dikurangi maka insya Allah anggaran 28 M yang katanya masih hutang karena target PAD tak tercapai itu sangat mudah untuk ditutupi, jika tidak maka para wakil rakyat hanya berkoar tapi tetap ngotot menyedot anggaran daerah semata. Apalagi banyak anggaran pokir itu tak jelas manfaatnya bagi rakyat, disini nyali Pj. Walikota akan diuji,” ujarnya (Red)
