Iklan Lintas Nasional
Daerah  

900 Hektar Sawah Terancam Kering, Mukim dan Keuchik Mengadu ke DPRK Aceh Utara

LINTAS NASIONAL – ACEH UTARA, Lambatnya proses pembangunan bendungan Krueng Pasee di Gampong Leubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara mengakibatkan mata pencarian Ribuan petani di Delapan Kecamatan di Aceh Utara dan satu Kecamatan wilayah Kota Lhokseumawe terancam gagal turun ke sawah.

Sehingga, sejumlah Imum mukim di Lima Kecamatan di Aceh Utara dan para Keuchik mengadu ke anggota Komisi II DPRK Aceh Utara terkait lambannya pelaksanaan pengerjaan Proyek Bendungan irigasi Krueng Pase di Desa tersebut pada Rabu 19 Agustus 2022.

Pertemuan yang berlangsung di Cafee SPBU Teupin Punti Kecamatan Syamtalira Aron, Rabu 18 Agustus 2022 sore, dihadiri Imum Mukim Lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Tanah Pasir, Nibong,Tanah luas, Matangkuli dan Syamtalira Aron.

Mantan Imum Mukim Geulumpang VII Kecamatan Matangkuli Tgk Ismail mengatakan pihaknya mengadu persoalan ini kepada anggota Komisi II DPRK karena sebelumnya sudah pernah menyurati komisi IV meminta audiensi untuk menyampaikan keluhan petani terkait kebutuhan air untuk di aliri ke areal persawahan. Namun tidak di respon.

“Kondisi ini sudah berlangsung selama dua tahun, atau empat kali turun ke sawah, dan ribuan petani di delapan kecamatan antara lain Meurah Mulia, Nibong, Tanah Luas, Matangkuli, Samudera, Syamtalira Bayu, Syamtalira Aron dan Tanah Pasir, serta satu lainnya di kecamatan Blang Mangat Lhokseumawe, akan terancam kelaparan,” jelas Tgk Ismail.

Selain itu, Tgk Ismail menjelaskan tujuan pertemuan ini tidak lain untuk meminta fasilitasi dengan PJ Bupati Aceh Utara, agar menyampaikan hal ini dan mencari solusi terkait permasalahan keluhan petani, agar pihak kontraktor bisa membuka saluran irigasi sayap kiri dan sayap kanan untuk mengalirkan air ke 900 ribu hektar persawahan milik petani di sembilan kecamatan ini, seraya perbaikan bendungan irigasi.

“Jika dalam waktu dekat tidak direspon oleh pemerintah daerah dalam hal ini PJ Bupati Aceh Utara. Kami masyarakat akan mengelar aksi terkait ini, karena kami sudah empat kali musim turun ke sawah tidak bisa karena tidak ada air,” tegasnya.

Sementara anggota Komisi II DPRK Aceh Utara, Terpiadi menyebutkan imum mukim dan sejumlah Geuchik untuk meminta difasilitasi agar bisa bertemu dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan keluhan para petani.

“Saya akan tetap memperjuangkan pengaduan para masyarakat termasuk memfasilitasi pertemuan dengan PJ Bupati Aceh Utara, untuk meminta solusi agar air tetap bisa di aliri air ke sawah warga di 9 kecamatan”, pungkasnya. (Saiful)