Aceh Daerah Termiskin, GeMPAR: Wajar Jika Gubernur Nova Disalahkan

Ketua GeMPAR Aceh, Auzir Fahlevi SH

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Status sebagai daerah Termiskin di Sumatera yang disematkan oleh Propinsi Aceh berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik(BPS) menjadi pukulan telak bagi Pemerintah Aceh.


Pasalnya status Aceh sebagai daerah termiskin mencerminkan ketidakmampuan Gubernur Nova Iriansyah dan jajaran Pemerintahannya guna meminimalisir persentase angka kemiskinan di Aceh.

Pernyataan itu ditegaskan oleh Ketua LSM Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR) Aceh Auzir Fahlevi SH saat dimintai tanggapannya terkait kisruh status Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera pada Jumat 19 Februari 2021.

Menurut Auzir, status Aceh sebagai daerah termiskin suka atau tidak suka harus diterima secara objektif apalagi sekaliber lembaga BPS tentu tidak akan menyajikan laporan sembarangan.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020 penduduk miskin di Aceh berjumlah 833,91 ribu atau 15,43% dari total penduduknya dan sesuai hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk di Aceh sekitar 5.459.891Jiwa,” terang Auzir.

lebih lanjut Auzir mengatakan bahwa data yang disajikan oleh BPS itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang.

“Pada bulan September 2019 BPS menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin Aceh sebanyak 833,91 ribu orang. Jumlah itu kemudian bertambah sebanyak 19 ribu orang jika disandingkan dengan data BPS bulan Maret 2020 yaitu sebanyak 814,91 ribu orang, nah kenaikan jumlah penduduk miskin inilah yang harus disiasati dan dicari tahu faktor penyebabnya oleh Pemerintah Aceh serta disiapkan solusinya, jangan sedikit-sedikit dikaitkan dengan Covid 19,” harap Auzir.

Dalam konteks ini, hal yang wajar bila kemudian Gubernur Aceh Nova Iriansyah selaku top leader Pemerintah Aceh disalahkan karena pada saat persentase angka kemiskinan Aceh turun beberapa waktu lalu Gubernur Nova Iriansyah sangat bereforia dan tampil penuh percaya diri dihadapan publik.

“Saat penduduk miskin Aceh tiba-tiba naik signifikan maka seharusnya Gubernur Nova Iriansyah juga harus berani tampil dihadapan publik memberikan respon dan mengambil kebijakan solutif kedepannya Pak Nova harus bersikap kesatria dan jangan mau terus-terusan disetir oleh para penjilat disekelilingnya,” kata Pria kelahiran Simpang Ulim Aceh Timur itu.

Sebagai bagian dari komponen masyarakat, LSM GeMPAR memiliki beberapa saran dan masukan kepada Pemerintah Aceh guna meminimalisir angka kemiskinan di Aceh apalagi Triliunan dana otsus tiap tahun dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Gubernur harus mampu bersinergi dengan DPRA untuk melahirkan Qanun terkait pembangunan rumah dhuafa dengan membentuk Badan Dhuafa Aceh (BDA), lembaga inilah nanti yang akan menyeleksi siapa yang layak dan pantas menerima rumah dhuafa dan jika memungkinkan pembangunan rumah dhuafa dilaksanakan secara swakelola oleh si Penerima rumah dhuafa, selama ini penerima rumah dhuafa adalah orang-orang yang tidak pantas menerima tapi mereka memiliki akses dengan jaringan didalam jaringan pemerintahan termasuk melalui oknum anggota DPRA dengan menyetor fee sebesar 8 hingga 15 juta rupiah, yang benar-benar miskin justeru tidak mendapatkan rumah karena tidak memiliki uang,” beber Auzir.

Kemudian bagaimana caranya supaya Gubernur Nova Iriansyah bisa memaksimalkan pengoptimalan fungsi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang ada di desa dan mendorong lahirnya lembaga koperasi yang berbasis membantu usaha produktif milik warga miskin melalui Pergub.selama ini rentenir swasta berkedok koperasi begitu menjamur dan banyak yang masyarakat yang terjebak dengan kredit koperasi rentenir tersebut.

“Disatu sisi memang ada banyak kendala di lapangan terkait usaha pemerintah didalam membantu masyarakat, dulu pada saat pertama Pak Irwandi menjadi Gubernur Aceh pernah ada program Kredit “Peumakmu Nanggroe” tapi nyatanya banyak masyarakat yang ingkar untuk mengembalikan,” imbuhnya

“Saat Covid 19 seperti ini pun banyak masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan tapi semuanya digunakan untuk hal konsumtif karena keadaan Covid 19 membuat masyarakat lebih memilih bertahan hidup untuk stok pangan ketimbang membuka usaha produktif. Intinya Gubernur Nova harus berjibaku mengatasi persoalan kemiskinan di Aceh dengan memaksimalkan serapan dana APBA untuk masyarakat miskin,” kata Auzir Fahlevi lebih lanjut (Red)