LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Sejumlah Keuchik di Kabupaten Bireuen meradang akibat dicatut namanya di Kepungurusan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang diketuai oleh Ataillah Abdul Muthalib SPd.
Ataillah Abdul Muthalib SP.d ditunjuk sebagai Ketua APDESI berdasarkan mandat dari DPD APDESI Aceh dengan Nomor 08/DPD/A/IV/2022, tertanggal 6 November 2022 periode 2022-2027, APDESI itu terbentuk pada 31 Agustus 2021 dengan Akta pendiriannya dikeluarkan oleh notaris Fitrilia Novia Djamily pada.
Sementara Bahrul Fazal M. Puteh dipilih oleh Perwakilan Keuchik di Bireuen secara demokratis pada 2019 lalu, APDESI tersebut terbentuk pada Tahun 2005 lalu dengan notaris Rosita Rianuli Sianipar.
Keuchik Blang Dalam Kecamatan Jeumpa Fahmi M. Amin memprotes keras karena namanya dicatut oleh Ataillah di kepengurusan APDESI yang baru terbentuk pada tahun 2022.
“Saya tidak pernah diberitahukan dan tidak setuju dimasukkan dalam SK APDESI versi terbaru pasalnya secara pribadi saya tidak mengakui APDESI tersebut,” tegas pria yang akrab disebut Keuchik Fahmi pada Selasa 28 Februari 2023
Keuchik Fahmi yang menjabat Ketua Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Jeumpa itu menyebutkan pencatutan namanya sangat merugikan dirinya.
“Ini sangat merugikan bagi saya, saya hanya mengakui APDESI yang diketuai oleh Bahrul Fazal yang terpilih secara Demokratis pada Tahun 2019 lalu,” lanjut Keuchik Fahmi
Ia meminta kepada Ataillah untuk mengklarifikasi terkait pencatutan namanya, pasalnya bukan hanya ia yang dimasukkan dalam kepengurusan APDESI versi terbaru
“Banyak Keuchik-Keuchik lain juga yang namanya dicatut tanpa dikonfirmasi, seharusnya Ataillah jika ingin menjadi Ketua APDESI harus belajar dulu cara berorganisasi,” imbuhnya
Keuchik lainnya yang protes namanya dicatut Keuchik Cot Ulim Jeumpa, Zawarid, ia tidak tahu ada APDESI versi terbaru, namun tiba-tiba namanya beredar di media.
“Yang kami akui hanya APDESI yang terbentuk tahun 2005, yang diketuai oleh Bahrul Fazal di Kabupaten Bireuen, kenapa tiba-tiba ada namanya saya di SK, itu sangat merugikan bagi saya,” sebut Zawarid
Zawarid mengatakan yang diakui oleh perangkat Desa di Kabupaten Bireuen APDESI yang diketuai oleh Bahrul Fazal yang dipilih secara Demokrasi di Tahun 2020 lalu.
“APDESI versi Ataillah dinilai abal-abal, dia tidak paham organisasi, jadi harus diluruskan, apalagi saat ini SK sudah beredar dimana-mana,” ujar Zawarid
Sementara itu Ataillah yang dikonfirmasi media ini pada Selasa 28 Februari 2023 mengatakan SK yang beredar itu tidak valid dan tidak terdaftar di Kesbangpol.
“Saya tidak tahu, kenapa bisa beredar SK itu di media, itu SK pertama kali dibuat, saat ini sudah ada yang baru,” ujar Ataillah
Ataillah berkilah bahwa SK yang beredar itu merupakan versi pertama kali dibuat belum di revisi, namun saat diminta SK terbaru Ataillah akan mengirimnya nanti.
“Nanti saya kirim yang baru, SK itu beredar tanpa pengetahuan saya, yang terdaftar di Kesbangpol bukan SK tersebut, itu SK pertama kali,” lanjut Ataillah (M. Reza)
