LINTAS NASIONAL — BIREUEN, Momentum peringatan Hari Tani Nasional ke-66 menjadi tonggak penguatan struktur organisasi Tani Merdeka Indonesia di Kabupaten Bireuen. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh secara resmi melantik jajaran Koordinator Kecamatan (Korcam) se-Kabupaten Bireuen, Kamis, 24 September 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Bireuen Jaya berjalan khidmat dan meriah. Penyelenggaraan digandengkan dengan peringatan Hari Tani Nasional, di mana Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bireuen bertindak sebagai tuan rumah.
Pelantikan ini menjadi langkah konsolidasi organisasi guna memperkuat kehadiran Tani Merdeka hingga ke tingkat kecamatan, sekaligus mempererat komitmen memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan seluruh petani di Bireuen.
Kebijakan Pertanian Diapresiasi
Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Aceh, Cut Muhammad, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap sejumlah kebijakan sektor pertanian yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyoroti penetapan harga acuan gabah, kenaikan harga pembelian jagung, serta penyederhanaan rantai distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai berdampak langsung dan positif bagi petani.
“Kita Tani Merdeka Aceh sangat bersyukur. Harga gabah ditetapkan Rp6.500 per kilogram, harga jagung juga naik. Bapak Presiden berhasil memangkas rantai pupuk bersubsidi sehingga petani bisa memperolehnya langsung dengan harga terjangkau,” ujar Cut Muhammad saat memberikan sambutan.
Kepastian harga jual hasil panen dan kemudahan akses sarana produksi, kata dia, menjadi dua pilar utama yang menopang keberlanjutan usaha tani sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Reforma Agraria, Perlindungan dari Mafia Tanah
Selain harga komoditas dan pupuk, Cut Muhammad menekankan pentingnya reforma agraria sebagai payung perlindungan hak-hak petani, khususnya dalam menyelesaikan persoalan penguasaan dan sengketa lahan pertanian.
“Undang-Undang Reforma Agraria telah disahkan. Ini bukti kepedulian Pak Prabowo melindungi petani dari praktik mafia tanah yang selama ini merugikan masyarakat,” tegasnya.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan mewujudkan keadilan penguasaan tanah serta memberikan kepastian hukum bagi kaum tani.
Cut Muhammad memuji kinerja DPD Tani Merdeka Bireuen yang menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Ia juga mengucapkan selamat kepada seluruh Korcam yang baru saja dikukuhkan.
“Amanah ini tidak boleh berhenti di seremonial pelantikan. Kalau sudah dilantik, harus siap bekerja nyata untuk masyarakat tani,” pesannya.
Para Korcam diharapkan menjadi jembatan penghubung antara organisasi dan petani di lapangan menyerap aspirasi, mengawal program pembangunan pertanian, serta memperjuangkan kesejahteraan petani di masing-masing wilayah.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan kementerian, Bupati Bireuen, Kepala BLIP Medan, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Bireuen, jajaran Polres Bireuen, serta Dandim 0111/Bireuen. (Red),
