LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Aceh kembali mendapatkan gelar provinsi termiskin di Sumatera, Penduduk miskin di Aceh meningkat 19 ribu orang pada September 2020. Secara persentase, angka kemiskinan naik dan tertinggi di Sumatera sebesar 15,43%.
Menanggapi kondisi tersebut pengamat politik dan kebijakan publik Aceh Usman Lamreung mengungkapkan keprihatinannya dan sangat Ironis karena angka presentase kemiskinan di Aceh sepertinya tidak berubah-ubah tetap pada angka 15 % kalaupun turun hanya 0,5 sd 1 persen.
“Begitu besar anggaran APBA tiap tahun, persoalan kemiskinan di Aceh tidak pernah tuntas dan selesai, banyak kebijakan dan stimulus yang dilakukan hanya sebatas mendongkrak popularitas penguasa, belum menyentuh masyarakat bawah,” kata Usman Lamreung pada Selasa 16 Februari 2021
Menurut Usman Program-program Aceh Hebat masih hanya slogan, Aceh Sejahtera, Aceh Carong, Aceh Troe, Aceh Kreatif, Aceh Meugoe, Aceh Kaya, Aceh Teuga, Aceh Meuadab dan sebagainya hanya dalam janji dan basa basi, bukan realisasi.
“Pemangku kekuasaan, eksekutif, legislatif dan para elit politik sibuk dengan hiruk pikuk kekuasaan, Interpelasi (konflik eksekutif & Legislatif), Kegaduhan Multiyear, Pokir, Anggaran Recofusing tidak transparan, basa basi mencari Investor, dan merajalelanya korupsi, pada akhirnya terlupakan isu kemiskinan, yang saban tahun menjadi sorotan publik Aceh dan nasional, anehnya terus terulang dan penguasa Aceh, propinsi hingga Kabupaten/Kota tak mampu menyelesaikan, yang ada hanya dalam janji, bukan bukti,” ungkap Akdemisi Unaya tersebut
Padahal kata Usman, Pemerintah Aceh mengaku sudah menyiapkan anggaran Rp 9,3 triliun untuk program pengentasan kemiskinan. Cukup fantasis anggaran yang dialokasikan, ini bagian dari respon hasil data yang dipublis BPS di media.
“Pertanyaannya adalah anggaran dengan angka yang sangat besar tersebut, apakah hanya janji-janji palsu, untuk menutupi sorotan publik akibat ketidakmampuan penguasa Aceh dalam memberikan kesejahteraan pada rakyat Aceh?,” imbuhnya
Dengan kondisi seperti ini Usman meminta Gubernur Aceh agar tidak lagi memberikan harapan-harapan dengan mimpi yang indah, rakyat Aceh sekarang butuh bukti dan realisasi, butuh stimulus kebijakan ekonomi, untuk mendongkrak ekonomi masyarakat bawah, Triliunan anggaran sudah digolontorkan pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, namun ironisnya masyarakat tetap dalam miskin.
“Pemerintah Aceh dibawah Gubernur Nova Iriansyah disisa pemerintahannya sudah sepatutnya fokus menyelesaikan persoalan yang besar ini, agar Aceh keluar dari keterburukan dan kemiskinan dan memperiotaskan program-program peningkatan ekonomi masyarakat bawah,” lanjutnya
Saat ini Gubernur Aceh terus-terusan memberikan angin segar, cet langet, hanya untuk mendongkrak popularitas, tapi apa yang sudah dijanjikan saat Pilkada dan sudah dituangkan dalam Aceh Hebat implementasikan, Aceh Hebat bukan hanya nama Kapal, tapi mampu memberikan kesejahteraan rakyat Aceh.
“Pemerintah Aceh harus mampu mereformasi birokrasi dan memangkas terjadinya korupsi. Selama ini publik menyorot masalah korupsi di Aceh, korupsi juga salah satu penyebab langgengnya kemiskinan. Pemerintah Aceh harus transparan dalam pengelolaan APBA, selama ini patut diduga kerap sekali terjadi Kolusi dan korupsi dalam pengelolaan APBA,” pungkas Usman Lamreung (Red)
