LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Tepat setahun sudah managemen Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Sabang (BPKS) bertugas. Namun tak ada terobosan apapun untuk menghidupkan kawasan Free Port dan Free Trade Zone Sabang sebagaimana di cita-citakan rakyat Aceh. Padahal rakyat seluruh Aceh menantikan terwujudnya pelabuhan bebas di Sabang serta adanya industri kemaritiman.
“Dalam pandangan kami, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnein dan para deputinya under performance, tidak punya kapasitas untuk menghidupkan Free Port dan Free Trade Zone Sabang. Apalagi dia adalah pejabat yang ditunjuk, bukan melalui seleksi terbuka,” kata Usman Lamreueng, akademisi Universitas Abulyatama, Senin 30 Agustus 2021
Ia menilai karena tidak punya kemampuan lalu Kepala BPKS mencari kambing hitam seperti menyalahkan bawahannya dan mengeluh gaji yang kecil
Menurutnya, Dewan pengawas BPKS sepertinya juga tak bekerja untuk mengawasi BPKS. Tapi mereka tetap menerima gaji secara percuma tiap bulan.
“Ketua DKS yang dalam hal ini Gubernur Aceh perlu mengumumkan siapa saja anggota Dewan Pengawas yang juga tidak becus itu. Rakyat Aceh berhak tahu siapa saja yang makan gaji buta dari uang rakyat selama bertahun-tahun,” saran Usman yang tokoh Aceh Besar ini.
Hari ini, tepat setahun sudah pimpinan management Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Sabang (BPKS), sejak dilantik pada tanggal 31 Agustus 2020 lalu dari level Kepala, Wakil Kepala dan para Deputi, namun dalam kurun waktu satu tahun rupanya belum ada sebuah terobosan yang jitu dalam menyelesaikan berbagai masalah baik reformasi internal, pengelolaan aset fungsional dan tidak fungsional, koordinasi, komunikasi lintas sektor daerah dan pusat, serta master plant keberlanjutan lima tahun kedepan meralisasikan mandat UU nomor 37 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2010 tentang Kewenangan BPKS.
Sepertinya Kepala BPKS dalam setahun menjabat belum mampu melakukan reformasi internal dengan jitu, misalnya penempatan SDM pada posisi sesuai dengan bidang yang pas, yang belum sesuai dengan posisinya ditempatkan yang pas, Sumber Daya Manusia yang belum ada di rekruet lagi, maka harus ada evaluasi yang terukur.
“Atau jangan-jangan di top Leader dari Kepala, Wakil Kepala dan Deputi yang bermasalah. Tentu dalam sebuah keputusan dibarengi dengan evaluasi yang terukur, bukan dengan berspekulasi, atau jangan-jangan karena pimpinan managemen BPKS dalam memutuskan tidak objektif sehingga tidak didengar bawahan,” imbuhnya
Usman meminta Kepala BPKS jangan panik, coba Bekerja dengan sistem yang sudah ada, dan dengan segala keterbatasan mampu memberikan bagaimana BPKS kedepan punya konsep yang konkrit dalam investasi dan ada target PNBP bukan menyalahkan masa lalu dan curhat melulu.
Sebenarnya ini juga kesalahan yang berulang dilakukan Dewan Kawasan Sabang (DKS), yang me-Head Hunting Top Manajemen BPKS, sehingga yang tidak becus Top Manajemennya, bukan karyawan.
“Artinya DKS dalam menunjuk pimpinan managemen bukan dilihat dari SDM mumpuni, namun lebih pada subjektifitas personal dan politis sehingga setiap pergantian pimpinan managemen BPKS menimbulkan kegaduhan, malah hasil seleksinya digagalkan dianggap tidak layak,” lanjut Usman
Katanya, Reformasi internal saja belum selesai bagaimana menghidupkan Free Port dan kawasan wisata bahari di Pulo Aceh. Bila pimpinan managemen BPKS sekarang ini tidak mampu melakukan reformasi internal dan tidak mampu melakukan pembenahan berbagai masalah masa lalu.
“Ya sudah kasih aja Sabang Ini di kelola Kementerian Maritim dan investasi, mungkin kedepan sabang dan Pulo Aceh bergeliat, mencari kambing hitam, seperti menuduh bawahan yang buta huruf serta gajinya yang kecil. Itu kan pola pemimpin yang gak punya kapasitas,” pinta Usman (Red)
