LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Wakil Ketua Bidang Energi dan Mineral DPW Partai NasDem Aceh H. Nuaiman meminta Pemerintah Aceh mengambil langkah tegas terkait terjadinya antrian panjang BBM subsidi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam beberapa bulan terakhir.
Hal itu disampaikan Nuaiman kepada media ini pada Kamis 5 Januari 2023, menurutnya antrian panjang BBM subsidi di SPBU seluruh Aceh sangat mengganggu arus lalulintas dan hampir terjadi setiap hari.
“Dalam hal ini Pemerintah Aceh harus segera mencari solusi salah satunya dengan menyurati Pertamina agar adanya penambahan kuota BBM subsidi, ini untuk menghindari antrian panjang di setiap SPBU,” pinta politisi yang akrab disapa Ocik itu
Ocik menyebutkan, meskipun BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar memiliki jumlah yang terbatas sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, bukan tidak mungkin Pemerintah Aceh meminta penambahan kuota ke Pertamina.
“Provinsi Aceh harus memperoleh tambahan kuota (BBM) subsidi pada 2023 untuk jenis Pertalite dan Biosolar dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Republik Indonesia, hal itu untuk menghindari antrian panjang,” lanjut Nuaiman
Kata Nuaiman, NasDem Aceh banyak menerima laporan dari masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mengakses BBM bersubsidi baik jenis Bio Solar ataupun Pertalite di SPBU, lantaran harus melalui antrian yang panjang.
“Sebelum harga BBM subsidi naik, sangat wajar ketika terjadi antrian panjang kendaraan karena itu kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM bersubsidi dengan harga lebih murah, namun sangat janggal ketika harga naik, tapi masyarakat yang hendak mengakses BBM tersebut masih harus mengantri,” imbuhnya
Selain itu Nuaiman juga meminta masyarakat atau konsumen agar segera mendaftar mypertamina.id, sehingga pada saat pengisian BBM menggunakan QR Code lebih cepat.
“Salah satu penyebab antrian panjang terutama pada BBM jenis Pertalite karena harus melalui proses pendataan kendaraan terlebih dahulu aplikasi MyPertamina yang memakan waktu tiga hingga lima menit,” lanjutnya
Selain itu NasDem Aceh juga meminta penegak hukum dan Dinas terkait untuk terus melakukan pemantauan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pendistribusian dan stok BBM termasuk terjadinya penimbunan serta pembelian dalam jumlah besar.
“Pengawasan juga harus diperketat agar tidak terjadi penimbunan dan pembelian dalam jumlah banyak atau aksi borong oleh oknum tertentu. Pengelola SPBU kami minta lebih ketat lagi dalam pelayanan agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan,” pinta Nuaiman (Red)
