
LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Ratusan petani tambak terdampak banjir di Kabupaten Bireuen penerima bantuan benur udang, diduga hanya menjadi obyek eksploitasi dari program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka mengeluh, karena program ini tidak dijalankan bagaimana mestinya, akibat benur yang disalurkan tak disertai pembagian pakan seperti rencana awal.
Keluhan ini disampaikan langsung oleh para petani tambak dari wilayah Gandapura dan Simpang Mamplam kepada media ini, Selasa 17 November 2026
“Kami sudah menerima benur hampir sebulan yang lalu, hingga saat ini pakan yang dijanjikan belum diserahkan. Bagaimana kami bisa memelihara benur ini kalau tidak ada makanan?,” ungkap seorang petani tambak di Blang Panyang Kecamatan Simpang Mamplam
Bantuan yang diberikan sesuai luas lahan tambak, untuk satu hektar, petani berhak menerima 35.000 ekor benur udang lengkap dengan 325 kilogram pakan. Namun kenyataannya, hanya benur yang sampai ke tangan petani.
“Penyedia menjanjikan pakan akan diserahkan beberapa hari setelah benur kami terima. Ini sudah hampir sebulan, tidak ada kepastian,” keluhnya.
Keluhan serupa datang dari wilayah Gandapura. Seorang petani disana menyebut benur sudah diterima sejak 25 hari lalu, namun pakan belum ada kabar.
“Seharusnya benur dan pakan diserahkan sekalian. Banyak benur yang sudah mati karena tidak ada pakan. Kalau bukan satu paket, bantuan ini akan sia-sia saja,” tegasnya.
Para petani juga membandingkan dengan daerah lain, di mana bantuan benur udang disalurkan lengkap beserta pakan awal. Kondisi ekonomi mereka yang belum pulih pascabencana membuat mereka tidak mampu membeli pakan sendiri.
“Kami ini korban banjir, modal habis. Diberi benur memang baik, tapi kalau tidak ada pakannya sama saja kami belum bisa berbuat banyak. Semoga ke depan ini bisa segera dilengkapi, karena kami sangat butuh dukungan yang utuh untuk bangkit kembali,” harapnya.
Salah satu Petani tambak lainnya mengaku Benur udang yang diberikan diduga Benur murah atau tidak berkualitas, pasalnya tidak disertai dengan sertifikat CPIB dan hasil Lab.
“Biasanya diberikan sertifikat dan hasil uji lab saat penyerahan benur, ini bahkan tidak diperlihatkan sertifikat CPIB, begitu juga dengan hasil Lab,” ketusnya
Sebelumnya, para petani juga mempertanyakan ketiadaan sertifikat dan hasil uji laboratorium atas benur yang disalurkan. Kini muncul masalah baru terkait ketidaklengkapan paket bantuan.
“Kami minta APH mengawasi penyaluran bantuan benur udang tersebut, agar benar-benar diterima utuh dan bermanfaat bagi petani tambak korban banjir,” pintanya
Kepala Dinas Perikanan, Pangan dan Kelautan Kabupaten Bireuen, Ir. M. Jafar, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa penyaluran dilakukan langsung oleh pihak KKP RI tanpa melalui dinas terkait.
“Kami hanya mengirim data penerima petani tambak korban banjir kategori rusak ringan ke pihak Kementerian. Bantuan disalurkan langsung ke penerima tanpa melibatkan Dinas Kabupaten,” jelas M. Jafar.
Terkait keluhan pakan yang belum sampai, Jafar mengaku tidak mengetahui rinciannya.
“Mereka hanya melibatkan penyuluh. Untuk informasi lebih jelas silakan tanya ke penyuluh,” pintanya.
Jumlah Bantuan di Bireuen
Luas tambak penerima bantuan benur udang di Kabupaten Bireuen mencapai 1.640 hektare dengan kategori kerusakan sedang. Estimasi per hektar, 35.000 ekor benur + 325 kg pakan. Hingga kini, penyaluran benur telah mencapai 1.300 hektare dan diserahkan langsung oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak KKP RI terkait penundaan penyaluran pakan. Media ini akan terus memantau perkembangan penyaluran bantuan tersebut (AN)








