LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau akrab disapa Dek Fadh mengapresiasi langkah cepat Pemkab Bireuen, telah memulai tahap pertama pembangunan Huntap di Gampong Balee Panah, Kecamatan Juli.
Hal itu disampaikan Wagub Aceh pada rapat virtual bersama 18 Bupati/Walikota se-Aceh, di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh, Rabu 7 Januari 2026, Ia menekankan, pentingnya pemilihan lokasi yang telah melalui kajian mitigasi bencana, supaya pemukiman baru tidak lagi berada di jalur rawan longsor atau bantaran sungai yang berisiko tinggi.
Wagub berharap, pembangunan 1.000 unit Huntap tahap pertama di Bireuen bukan sekadar proyek fisik, melainkan solusi jangka panjang, untuk menjamin keselamatan warga terdampak bencana banjir dan longsor.
“Pembangunan ini harus berbasis mitigasi. Saya meminta agar standar keamanannya benar-benar diprioritaskan. Kita bangun sekali, tapi manfaatnya untuk selamanya. Kemudian data by name by address yang sudah valid harus segera dieksekusi. Untuk yang belum memiliki sertifikat, saya instruksikan instansi terkait untuk mendampingi warga agar proses legalitas lahannya cepat selesai,” ungkap Dek Fadh
Sebelumnya Bupati Bireuen H. Mukhlis melalui Asisten II Mawardi memaparkan dihadapan Wagub Aceh, Bireuen resmi memulai pembangunan sebanyak 1.000 unit hunian tetap (Huntap) tahap pertama bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor.
Mawardi menjelaskan, pembangunan 1.000 unit Huntap ini merupakan langkah awal dari rencana besar pemulihan pascabencana di Bireuen.
Adapun sumber dana pembangunan 1000 unit huntap tersebut berasal dari BNPB.
“Peletakan batu pertama tahap awal dilakukan tadi pagi di Gampong Balee Panah. Rencananya dari total 1.000 unit ini akan tersebar di sejumlah titik di wilayah Bireuen,” katanya.
Mawardi merincikan, berdasarkan data dihimpun Pemkab Bireuen, terdapat usulan sebanyak 3.629 unit rumah, termasuk dalam kategori rusak berat atau hilang. seluruh data tersebut telah diverifikasi secara ketat berdasarkan nama dan alamat (by name by address).
Terkait kendala lahan yang kerap menjadi hambatan dalam pembangunan Huntap, Mawardi memastikan sebagian besar calon penerima manfaat sudah memiliki legalitas tanah yang jelas.
“Dari total data yang ada, sebanyak 2.000 unit rumah sudah memiliki kepemilikan sertifikat sah berdasarkan data hasil verifikasi. Hal ini memudahkan proses percepatan pembangunan agar warga terdampak bisa segera menempati hunian yang layak,” Mawardi (AN)
