LINTAS NASIONAL, BATAM – Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, S.T, mendesak pemerintah pusat agar mempercepat penyaluran bantuan untuk penyitas bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bireuen.
Permintaan itu disampaikan Bupati Mukhlis pada Rapat Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Subwilayah Sumatera I yang digelar di Batam, Jum’at, 11 September 2026.
Bupati Mukhlis juga berharap, pemerintah pusat tidak hanya berfokus pada pendataan semata, tetapi memberikan solusi konkrit dan langkah nyata.
“Dari total 15 ribu hektar lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bireuen, hanya sekitar 30 persen yang pada saat ini dapat digunakan dan difungsikan kembali pascabencana,” kata H Mukhlis, di hadapan pimpinan dan anggota DPD RI.
Selain sektor pertanian, sambung H Mukhlis, hambatan besar juga terjadi di sektor perikanan dan realisasi program bantuan jaminan hidup (Jadup) bagi warga terdampak.
“Dari 29 ribu jumlah penerima Jadup, baru sekitar 5 ribu penerima yang sudah terealisasi, sementara sisanya masih tertahan dalam proses administrasi dan penganggaran di tingkat pemerintah pusat,” sebut H Mukhlis.
Bupati H Mukhlis juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intensif, terintegrasi, dan terbuka antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Koordinasi ini penting dan krusial agar pelaksanaan perbaikan infrastruktur, rehabilitasi lahan, dan penyaluran bantuan dapat berjalan efektif serta tidak menimbulkan keraguan atau misinformasi di tengah masyarakat,” sebut H Mukhlis.
Politisi Partai Golkar Bireuen itu berharap, aspirasi dan suara masyarakat Kabupaten Bireuen yang disuarakan pada rapat anggota DPD RI Subwilayah Sumatera I ini menjadi dorongan kuat bagi penanganan bencana yang lebih komprehensif, dan percepatan pemulihan ekonomi daerah, serta pembangunan kesejahteraan masyarakat Bireuen secara berkelanjutan. [] (red)
