LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Wacana pemerintah yang berencana melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak efektif dan tidak proporsional. Langkah tersebut dikhawatirkan menurunkan kualitas makanan serta berpotensi merugikan pelaku usaha mandiri di lingkungan sekolah.
Penilaian itu disampaikan tokoh masyarakat Samalanga, Safrizal SH, pada Kamis, 10 September 2026. Menurutnya, langkah tersebut tidak efektif, berisiko menurunkan kualitas makanan, serta berpotensi merugikan pelaku usaha mandiri di lingkungan sekolah.
“Usaha kantin memiliki kapasitas yang terbatas karena kantin sekolah tidak dirancang untuk produksi massal harian, sehingga dikhawatirkan dapat menurunkan standar gizi dan kebersihan, serta sulit menjamin standar makanan yang seragam dan terukur,” ungkap Safrizal
Lebih lanjut, Safrizal menilai jika MBG dikelola oleh kantin sekolah, dikhawatirkan akan menambah beban operasional tanpa jaminan biaya dan pembayaran yang jelas, serta dapat mengancam keberlangsungan usaha pengelola kantin yang sudah ada.
“Lebih baik SPPG yang sudah ada dan beroperasi diperkuat secara sistem. Kami melihat banyak hal yang perlu dikaji mendalam, mulai dari kapasitas produksi, standar gizi, biaya operasional, hingga dampak ekonomi bagi pengelola kantin yang sudah berjalan selama ini. Efektivitas pelaksanaan harus menjadi prioritas agar program ini benar-benar bermanfaat bagi siswa, sekaligus tidak merugikan pihak lain,” tuturnya.
Hal senada diungkapkan Guru SMPS Thautiah Arongan, Muhammad Ansari SH, MH. Menurutnya, pelaksanaan MBG harus efektif dan terukur. Jika diletakkan di kantin sekolah, dikhawatirkan variasi menu hilang, rasa menjadi seragam, dan kebersihan sulit dipantau.
“Kami sangat mendukung tujuan program MBG, namun lebih baik penyediaan makanan dilakukan oleh pihak yang memang berkompeten di bidang katering gizi, sementara kantin sekolah tetap berjalan mandiri sebagai pelengkap pilihan siswa,” ujar Muhammad Ansari kepada media ini.
Menurut Muhammad Ansari, melibatkan kantin sekolah dalam skema MBG kurang efektif. Kantin sekolah pada umumnya tidak memiliki kapasitas produksi massal, standar higienis yang terstandarisasi, serta jaminan gizi yang terukur untuk ratusan porsi setiap hari.
“Memaksakan hal itu justru berisiko menurunkan kualitas makanan dan menghambat pelayanan utama sekolah. Lebih tepat jika penyediaan makanan dilakukan oleh dapur pusat atau penyedia yang sudah memenuhi standar gizi dan keamanan pangan yang ketat,” imbuhnya.
Muhammad Ansari juga meminta pemerintah untuk terus mengawasi dan memperketat pengawasan terhadap SPPG yang sudah berjalan, agar tujuan utama Presiden Prabowo untuk pemenuhan gizi siswa, balita, dan Ibu Hamil benar-benar tercapai.
“Program MBG harus tepat sasaran, tidak merugikan pihak lain, dan benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat secara menyeluruh,” tegas Muhammad Ansari (Red)
